Uang Sitaan 13 Triliun Kasus CPO Diserahkan ke Negara, Presiden Prabowo: Ini Bukti Negara Hadir Lawan Korupsi!

Jakarta, gerapitv.com – Sebuah momen bersejarah terjadi di Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin (20/10/25). Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,255 triliun dari hasil perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan oleh Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejaksaan Agung yang dinilai telah bekerja keras dan berani dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan, tegas Presiden Prabowo.

Presiden menyebut pengembalian uang senilai Rp13 triliun ini bukan sekadar angka, tetapi simbol hadirnya negara dalam melindungi aset rakyat.
Ia mencontohkan, dana sebesar ini bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah dan memajukan desa nelayan di seluruh Indonesia.

Ini bukan hanya angka. Ini tanda-tanda baik di tahun pertama pemerintahan kita, bahwa kerja keras dan keberanian aparat penegak hukum dapat menyelamatkan kekayaan negara, tambahnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan bahwa pengembalian ini berasal dari tiga korporasi besar yang terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas ekspor CPO, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.
Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp17 triliun, dan masih ada sekitar Rp4,4 triliun yang akan dikembalikan melalui mekanisme penundaan dengan jaminan aset.

Penyerahan uang sitaan ini disebut sebagai langkah nyata pemulihan kerugian negara dan menjadi pesan kuat di hari genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.

Acara yang disambut hangat publik ini juga menjadi momentum kepercayaan bahwa pemerintah tidak hanya bicara soal hukum, tetapi juga soal keadilan dan kesejahteraan rakyat. (fyd)